NEWS

PEREKRUTAN STAF NON ASN GF-ATM KOMPONEN TB KABUPATEN CIREBON

July 29, 2020 by admins Leave a Comment

Tuberkulosis (TBC / TB) merupakan penyakit menular langsung yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Saat ini jumlah penderita TBC di Indonesia ada diurutan ke-3 di dunia setelah India dan China. Beban TB di Indonesia semakin berat dengan munculnya TB Resisten Obat (TBRO) yang tidak bisa diobati dengan obat anti TB (OAT) lini pertama yang ada di Puskesmas dan RS Non Rujukan TBRO. Pasien TBRO (yang lebih dikenal dengan sebutan TB MDR) hanya bisa diobati di RS Rujukan TBRO. Saat ini RS Rujukan TBRO untuk wilayah Ciayumajakuning baru ada satu yaitu RSD Gunungjati. Pasien TB RO (TB MDR) harus mengikuti pengobatan antara 9 bulan sampai 24 bulan. Biaya pengobatan TBRO untuk obat-obatan dan penunjang lain sangat mahal yaitu sekitar 100 kali lipat biaya pengobatan TB yang sensitif obat (TBSO). Selain mahal, obat-obatan TB RO menimbulkan efek samping yang lumayan banyak pada penderita yang sedang mengikuti pengobatan, sehingga banyak pasien TBRO yang berhenti pengobatan sebelum sembuh. Pasien TB RO bila tidak diobati akan menularkan kepada 10 sampai 15 orang daam satu tahun.

Kasus TBRO semakin meningkat sehingga perlu penanganan khusus agar tidak menyebar di masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, untuk mencapai Indonesia Bebas TBC tahun 2030 kita harus melakukan :

Pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita TBC sehingga dapat menumpang proses pencarian untuk Covid-19. ”Kita harus tahu bahwa 845 ribu penduduk penderita TBC dan yang ternotifikasi baru 562 ribu, sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33%. Ini hati-hati,” ujar Presiden.
Layanan diagnostik maupun pengobatan TBC harus terus tetap berlangsung diobati sampai sembuh, mulai stok obat-obatan juga dipastikan harus tersedia. ”Kalau perlu memang butuh Perpres atau Permen segera terbitkan sehingga prinsip kita sejak awal; temukan, obati, dan sembuh itu betul-betul bisa kita laksanakan,” kata Presiden seraya menambahkan sebagaimana penyelesaian Covid-19.
Upaya pencegahan, preventif, dan promotif untuk mengatasi TBC ini betul-betul harus lintas sektor, termasuk dari sisi infrastruktur. ”Semuanya harus dikerjakan terutama untuk tempat tinggal atau rumah yang lembab, kurang cahaya matahari, tanpa ventilasi. Terutama ini tempat-tempat yang padat ini perlu, kepadatan lingkungan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kegiatan Program Penanggulangan Tuberkulosis khususnya TB RO, maka Dinas Kesehatan Kab. Cirebon akan melaksanakan perekrutan staf non ASN untuk pendukung Program TB yang akan direkrut untuk periode Agustus sampai Desember 2020. Perekrutan Non ASN untuk jabatan dari Finance Verification Staf dan Data Collector masing-masing 1 orang. Staf tersebut akan berstatus kontrak dengan NGO Global Fund ATM Komponen TB Jawa Barat yang akan ditempatkan di Dinas Kesehatan Kab. Cirebon dengan upah sesuai UMR Kabupaten Cirebon.

Adapun rincian lebih lanjut ada di bawah ini

JABATAN :

Finance Verification Staff (1 orang)
Data Collector (1 orang)

KUALIFIKASI JABATAN:

Finance Verification Staff
Pendidikan minimal S1 Keuangan / Akuntansi
Usia maksimal 35 tahun
Minimal berpengalaman lebih dari 2 tahun dalam pengelolaan keuangan dana bantuan luar negeri, pengalaman bekerja di instansi pemerintahan menjadi nilai tambah
Mempunyai motivasi tinggi, mandiri, mampu bekerjasama dalam tim, mampu melakukanan alisis dan penyelesaian masalah
Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik
Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, menguasai MS Office (Words, Excel dan Power Point) dan akses email/ internet dengan baik
Mampu mengoperasikan system informasi keuangan/akuntansi
Memahami standard acuan keuangan/akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku
Data Collector
Pendidikan minimal S1 bidang Kesehatan
Usia maksimal 35 tahun
Minimal berpengalaman kerja 3 tahun di bidang kesehatan, pengalaman kerja di Program TB menjadi nilai tambah
Mempunyai motivasi tinggi, mandiri, mampu bekerjasama dalam tim, mampu melakukan analisis dan penyelesaian masalah
Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik
Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, menguasai MS Office (Words, Excel dan Power Point) dan akses email/ internet denganbaik
Memiliki kemampuan berbahasa Inggris minimal pasif
Bersedia melakukan perjalanan dinas ke provinsi

FUNGSI PEKERJAAN :

Finance Verification Staff

Keuangan: Bertanggungjawab untuk melaksanakan administrasi keuangan, mencatat dan rekap pertanggungjawaban kegiatan, verifikasi dokumen dan transaksi terutama kegiatan Sweep-In

Sweep-In: kegiatan pelacakan terduga TB/ TB-RO yang telah terkonfirmasi Rifampisin Resisten tetapi belum memulai pengobatan. Dengan bantuan tenaga Data Collector, diharapkan seluruh terduga TB/ TB RO dapat memulai pengobatan.

Data Collector

Bertanggungjawab melakukan tahapan Sweep-In situs Gx untuk pencatatan, rekapitulasi, pelaporan, dan analisis data P2TB di tingkat kabupaten/kota.

TUGAS POKOK :

Tugas Pokok Keuangan dan Akuntansi
Memeriksa memo dan memastikan semua unit cost telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan RI dan SOP yang berlaku, memo selesai diperiksa tidak lebih dari 1 (satu) hari.
Melakukan pencairan cek ke bank yang telah ditunjuk.
Melakukan pengecekan/ verifikasi atau review atas berkas/ dokumen klaim yang telah disiapkan oleh Data Collector, selanjutnya melakukan settlement dokumen atas seluruh kegiatan
Melakukan pengecekan terhadap dokumen klaim dari faskes untuk kemudian diproses-pembayaran
Melakukan pengarsipan atas semua dokumen terkait dengan administrasi keuangan di GF ATM Komponen TB, termasuk meminta tandatangan kepada pejabat yang berwenang.
Mengumpulkan dan menyiapkan semua dokumen untuk keperluan audit.
Memberikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu sesuai dengan SOP yang berlaku

Data Collector

Mengunjungi semua situs Gx bersama perawat di Rumah Sakit TB-RO melihat daftar semua kasus yang didiagnosis pada tahun 2019 dan menghapus duplikat data.
Melakukan pencocokkan data melalui aplikasi e-TB Manager, mengeluarkan data pasien yang sedang menjalani perawatan.
Membuat klasifikasi data pasien yang tidak memulai pengobatan berdasarkan kabupaten dan Puskesmas.
Bersama dengan Wasor TB mengirim data/ daftar pasien ke Puskesmas dan pihak Civil Society Organization (CSO).
Bersama dengan Perawat TB dan staf CSO, melakukan pelacakan pasien ke rumah-rumah.
Melakukan komunikasi persuasif mengajak pasien untuk berobat ke Rumah Sakit TB-RO
Memastikan pasien tiba di RS TB-RO, diperiksa oleh Tim Ahli Klinis (TAK), spesimen dikumpulkan untuk pemeriksaan laboratorium dasar dan DST
Setelah pemeriksaan lab, Data Collector memastikan pasien kembali ke tempat tinggalnya, sementara untuk pasien yang kondisinya parah, Data Collector membantu memastikan pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Bersama dengan Wasor TB meminta informasi kepada Tim Ahli Klinis mengenai penetapan rejimen yang tepat berdasarkan hasil tes yang telah tersedia.
Bersama dengan Wasor TB, Data Collector menginformasikan penetapan rejimen dari TAK kepada pihak Puskesmas.
Melakukan komunikasi persuasif mengajak pasien ke Rumah Sakit TB-RO untuk memulai pengobatan/ dosis pertama.
Mengumpulkan, merekap, melakukan validasi data pasien TB/ TB-RO di tingkat kabupaten/kota
Menganalisis data pasien TB/ TB-RO di tingkat kabupaten/kota
Membantu Wasor kabupaten/kota dalam proses pengajuan klaim yang berhubungan dengan fasyankes dan bantuan teknis lainnya.
Membantu pekerjaan lain terkait program penanggulangan TB sesuai arahan pimpinan

WEWENANG :

Finance Verification Staff
1. Mengelola dokumen pertanggungjawaban kegiatan di tingkat kab/kota
Data Collector
1. Memberikan masukan terkait temuan data pasien di lapangan

HUBUNGAN KERJA :

Finance Verification Staff
1. Internal : Data Collector, Data Officer, FA, AFA, PPO, PM, Kabid selaku PIC, Wasor, Kasie, M&E dan Internal Control di tingkat PR
1. Eksternal: Bank, pihak Faskes/ Rumah Sakit/ Lab, mitra dan pemangku kepentingan.

Data Collector

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Kepala Bidang P2P, Kepala Seksi P2PM, Wasor, PPO, pemangku kepentingan lintas program dan lintas sector terkait penanggulangan TB

TATA CARA MELAMAR :

Berkas lamaran lengkap dimasukan dalam amplop coklat dengan lampiran persyaratan administrasi sebagai berikut:
Surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Dinas kesehatan Kab.Cirebon
Daftar riwayat hidup
Pas Foto terbaru ukuran 4×6 cm sebanyak 1 lembar
Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
Foto copy ijazah dan transkip nilai akademik masing-masing 1 lembar
Pelamar wajib mencantumkan nomor telepon yang dapat di hubungi pada bagian kiri atas amplop
Berkas lamaran dikirim langsung ke Dinas Kesehatan Kab. Cirebon cq. Seksi P2PM Jl. Sunan Muria no 06 Sumber paling lambat 03 Agustus 2020
Seluruh berkas lamaran yang masuk menjadi milik Dinas Kesehatan Kab.Cirebon dan tidak dapat di tarik/diambil kembali dengan alasan apapun.
Keputasan kelulusan bersifat final dan mutlak tidak dapat diganggu serta tidak diadakan surat menyurat dan komunikasi dalam bentuk apapun terkait keputusan tersebut.

Filed Under: NEWS, PENGUMUMAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS TAHUN 2019

June 8, 2020 by admins Leave a Comment

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik di era TI semakin tinggi, baik kualitas maupun kecepatan. Masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa terutama media sosial, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam era otonomi daerah fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Puskesmas), maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas sejak tahun 2008. Pada tahun 2019 ini pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat di Kabupaten Cirebon dilakukan di seluruh Puskesmas sebanyak 60 Puskesmas.

Pelaksanaan survey dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Alumni Akper Muhammadiyah Cirebon (IKAAMUCI).

Dasar Hukum Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Institusi Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Tujuan dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan di Puskesmas, dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (pelayanan kesehatan di Puskesmas).

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 di Puskesmas di wilayah Kabupaten Cirebon pada rentang score tertinggi pada 98,54 (Indeks 3,941) dan terendah pada score 72,71 (Indeks 2,908). Score rata-rata di kabupaten Cirebon mencapai 94,08 dengan Indeks Kepuasan masyarakat 3,763 (Kategori Baik).

Hasil Survei

25 Puskesmas mendapat nilai kategori Sangat Baik.
34 Puskesmas mendapat nilai kategori Baik.
1 Puskesmas mendapat nilai kategori Kurang Baik

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 hal ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2018 Score hanya mencapai 76,53.

Foto-foto kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Filed Under: NEWS

PANDUAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU)

March 20, 2020 by admins Leave a Comment

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pada bulan Desember 2019, penyakit pernapasan baru yang disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terdeteksi di Cina. COVID-19 disebabkan oleh virus (SARS-CoV-2) yang merupakan bagian dari keluarga besar virus yang disebut coronavirus. Tanda-tanda umum infeksi termasuk gejala pernapasan, demam, batuk, sesak napas dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Virus ini diperkirakan dapat menyebar melalui manusia, yaitu kontak langsung dengan orang yang terinfeksi pada jarak 2 meter atau melalui droplet orang yang terinfeksi pada saat batuk atau bersin. Droplet dapat terhirup langsung melalui hidung atau mulut, atau dapat menempel pada permukaan atau benda. Orang dapat tertular COVID-19 jika menyentuh permukaan atau benda yang terkena droplet, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata, tetapi ini tidak dianggap sebagai cara utama penyebaran virus.

COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. WHO melaporkan pada tanggal 13 Maret 2020 kasus COVID-19 terdapat di 122 negara, dengan jumlah total 132.758 kasus confirmed dan 4.955 kematian (CFR=3,73%). Karena banyaknya negara yang terjangkit, pada tanggal 12 Maret 2020 WHO meningkatkan status COVID-19 menjadi pandemi. Di Indonesia, COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus, dan terus meningkat sampai pada tanggal 14 Maret 2020 jumlah kasus sebanyak 96 orang dengan 5 kematian.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi diantaranya mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memasak daging dan telur dengan saksama. Hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 akibat droplet yang menempel pada permukaan perlu dilakukan disinfeksi lingkungan.

SELENGKAPNYA DOWNLOAD PANDUAN DI SINI

Filed Under: NEWS

SOSIALISASI PENILAIAN MANDIRI KUALITAS DATA RUTIN (PMKDR)

August 20, 2019 by admins Leave a Comment

SOSIALISASI PENILAIAN MANDIRI KUALITAS DATA RUTIN (PMKDR)DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

Pada tanggal 15 Juli 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melaksanakan Sosialisasi Penilaian Mandiri Kualitas data Rutin (PMKDR) dilaksanakan di Hotel Apita Cirebon, Jalan Tuparev Cirebon.

Pelaporan pada pencatatan seluruh kegiatan di Puskesmas yang terangkum dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Kabupaten Cirebon sudah bagus mencapai 100 %. Seluruh puskesmas sebanyak 60 (enam puluh) buah melaporkan data-data hasil kegiatan programnya.

Akan tetapi secara kualitas data yang dilaporkan belum diketahui tingkat keakuratan dan validitasnya, sehingga diperlukan pengetahuan atau keahlian pada pengelola data baik di level Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan untuk menilai kualitas pada data yang dikelolanya.

Peserta terdiri dari Koordinator SP3 dari seluruh Puskesmas dan Pengelola Data di lingkungan Dinas Kesehatan. Narasumber yang didatangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyampaikan materi teori dan aplikasi online PMKDR

Filed Under: NEWS

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

September 24, 2018 by admins Leave a Comment

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

Unit Organisasi		: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tugas Pokok		: Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan
Fungsi		: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
		b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
		kesehatan
		c. pembinaan & pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan penyehatan
		lingkungan, pelayanan kesehatan & farmasi, kesehatan keluarga,
		pencegahan dan pemberantasan penyakit
		d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Dinas
		e. pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh Bupati, sesuai dgn tugas &
		fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pengendalian penyakit menular	Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk	Jumlah pasien TB (semua kasus) yang dilaporkan selama 1 tahun dibagi Jumlah penduduk	Persentase pasien TB yang dilaporkan selama setahun	non kumulatif	BIDANG P2P
		Angka Kesembuhan (Cure Rate) >85%	Jumlah pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh dibagi Jumlah pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang diobati	persentase pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh	non kumulatif	BIDANG P2P
2	Pengendalian penyakit tidak menular	Prosentase penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi dalam 1 tahun di wilayah kerja	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.	non kumulatif	BIDANG P2P
3	Balita gizi sangat kurus dapat terdeteksi dan tertangani	Menurunnya Prevalensi balita Gizi sangat kurus	Jumlah kasus balita gizi sangat kurus di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah semua Balita ditimbang di suatu wilayah pada periode tertentu.	Kasus Balita gizi sangat kurus adalah balita dengan tanda klinis gizi sangat kurus dan atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai score < -3SD	non kumulatif	BIDANG KESMAS
		Menurunnya Prevalensi balita Gizi Buruk	Jumlah kasus balita gizi buruk di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah semua Balita ditimbang di suatu wilayah pada periode tertentu.	Kasus Balita gizi buruk adalah balita dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks berat badan menurut umur (BB/U) dengan nilai score < -3SD	non kumulatif	BIDANG KESMAS
4	Terdeteksinya bumil resiko tinggi, dan tertanganinya bumil, bulin dan bufas komplikasi	Menurunnya Rasio kematian ibu	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.	Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari setelah terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lainnya seperti kecelakaan dan terjatuh.	non kumulatif	BIDANG KESMAS
5	Tertanganinya neonatus komplikasi dan penanganan bayi & balita sakit	Rasio Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi 0-11 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Kematian pada bayi usia 0-11 bulan, termasuk neonatal	non kumulatif	BIDANG KESMAS
6	Meningkatnya PHBS di 5 tatanan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.	PHBS tatanan Rumah Tangga adalah upaya memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat	non kumulatif	BIDANG KESMAS
7	meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat	Presentase penduduk akses jamban	Jumlah KK yang menggunakan jamban keluarga sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh KK di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Persentase jumlah KK yang menggunakan jamban keluarga sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	non kumulatif	BIDANG KESMAS
8	Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan optimal dalam memberikan pelayanan	Presentase rawat jalan	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di sarana kesehatan (Puskesmas, Pustu, Pusling) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di sarana kesehatan (Puskesmas, Pustu, Pusling) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	non kumulatif	SUBAG PEP
		Presentase rawat inap	Jumlah kunjungan rawat inap dibagi Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang rawat inap sekurang-kurangnya 6 jam	non kumulatif	SUBAG PEP
9	Meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat	Presentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Jumlah Peserta PBI daerah adalah penduduk miskin yang iuran premi kepesertaan JKn dibiayai oleh pemerintah daerah (kab / Provinsi) di Kab Cirebon dalam kurun waktu 1 tahun dibagi Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah Peserta PBI daerah adalah penduduk miskin yang iuran premi kepesertaan JKn dibiayai oleh pemerintah daerah (kab / Provinsi) di Kab Cirebon dalam kurun waktu 1 tahun	non kumulatif	BIDANG SDK
10	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat	SK Menpan No. Kep.25/M.PAN/2/2004 Nilai : 1,00 – 1,75 D Tidak Baik 1,76 – 2,50 C Kurang Baik 2,51 – 3,25 B Baik 3,26 – 4,00 A Sangat Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	non kumulatif	SUBAG PEP
		Puskesmas berkinerja baik	Jumlah Puskesmas yang memiliki nilai PKP baik	Puskesmas berkinerja Baik adalah Puskesmas yang telah dilakukan verifikasi Penilaian Kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan dengan cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil > 91% dan cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil ≥ 8,5.	non kumulatif	BIDANG YANKES
		Puskesmas yang sudah melakukan self assesment akreditasi	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas yang telah kan pengakuan dari Komisi Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan RI setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan	non kumulatif	BIDANG YANKES

Filed Under: NEWS